Rebutan Susu Bakalan Ketat

Intelligent Report (IR):

Gambar : http://www.anneahira.com

Pabrik susu milik PT. Indolakto Purwosari di Jawa Timur senilai US$ 130 juta atau sekitar Rp 1,17 triliun, saat ini pembangunannya hampir selesai. Pabrik susu ini diproyeksikan akan memproduksi susu dengan serapan susu peternakan rakyat yang sangat besar. PT. Indolakto Purwosari sekarang ini sudah mulai membangun penampungan susu di Jawa tengah dengan kapasitas 100 ton per hari, padahal di sana saat ini mereka hanya memperoleh susu sebanyak 10 ton per hari.  Dari manakah 90 ton lagi? Kondisi ini logis dipertanyakan, karena untuk memenuhi 90 ton per hari membutuhkan sapi produktif sekitar 10 - 12  ribu ekor (jika sapi laktasi diperhitungkan sebesar 80 % dari total sapi produktif, dan rata-rata produksi 10 liter/ekor/hari). Apakah di Jawa Tengah sapi produktim bertambah sebanyak itu?

Upaya-upaya yang dilakukan oleh  PT. Indolakto Purwosari dalam memenuhi kebutuhan susu ini adalah dengan mengintroduksikan sapi perah impor, menurut penulusuran informasi, perusahaan ini telah memasukan sapi perah impor ke Jawa Timur 1.000 ekor, dan Jawa Tengah kurang dari 200 ekor yang disebar ke peternak melalui kelompok peternak yang menjadi suplier susu ke Indolakto. Upaya itu dinilai masih belum memadai untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku pabriknya.  

Menurut sumber (IR) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku (susu) mereka akan melakukan upaya pendekatan terhadap kelompok dengan pendekatan finansial, yaitu: menaikan harga susu dan pemberian kredit sapi impor dengan pola pengembalian : satu ekor sapi dara bunting impor harus dikembalikan 3 ekor pedet lepas sapih. Langkah selajutnya, Indolakto akan memfasilitasi penyediaan cooling unit bagi kelompok yang mempunyai produksi susu 2.500 - 3.000 liter/hari 

Prediksi:  Mereka akan tetap berupaya memenuhi kebutuhan bahan baku susu dan akan melakukan perang harga dengan industri pengolahan susu (IPS) lainnya. Perebutan susu antara indutri pengolahan susu akan menjadi lebih ketat, dan berdampak pada perubahan tatanan kelembagaan persusuan secara nasional, dan akan mengurangi peran koperasi, karena kelompok diperkirakan dapat menjadi suplier langsung.  Kalau demikian tatanan kelembagaan yang sudah dibangun akan berubah, apakah lebih baik bagi para peternak rakyat?